Jokowi Tambah Modal PLN Rp4 T dari Pengalihan Barang Negara

Ilustrasi tiang listrik. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Pemerintah memberikan suntikan modal kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN senilai Rp4,03 triliun melalui penyertaan modal negara (PMN). Tambahan modal tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara (BMN).

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN.

Beleid tersebut diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 September 2019 dan diundangkan pada 12 September 2019 lalu.


"Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan BMN pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2015," tulis Jokowi dalam Pasal 2 (2) PP60/2019, dikutip Rabu (25/9).
Dalam pertimbangan beleid tersebut, Jokowi mengungkapkan penambahan modal bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan listrik pelat merah itu.

"Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," katanya.

Sesuai lampiran PP60/2019, BMN yang dialihkan di antaranya berupa 5 unit instalasi pembangkit listrik senilai Rp1,21 triliun, 31 unit instalasi gardu listrik induk senilai Rp1,08 triliun, dan 2 unit instalasi gardu distribusi senilai Rp11,23 miliar.

Kemudian, 21 unit instalasi jaringan transmisi senilai Rp1,3 triliun dan 6 unit instalasi jaringan distribusi senilai Rp425,77 miliar.

Khusus untuk instalasi jaringan distribusi terdiri dari 2 unit instalasi jaringan listrik senilai Rp362,27 miliar, 2 unit instalasi jaringan listrik tegangan menengah senilai Rp53,4 miliar, dan 2 unit instalasi jaringan listrik tegangan rendah senilai Rp10,09 miliar.

Sebagai informasi, per Juni 2019, PLN mencetak laba bersih Rp7,35 triliun. Raupan laba tersebut berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu Rp5,35 triliun.

Perolehan laba tersebut ditopang oleh kenaikan penjualan listrik sebesar 4,95 persen menjadi Rp133,45 triliun, pertumbuhan jumlah pelanggan sebesar 5,6 persen menjadi 73,6 juta dan penguatan nilai tukar rupiah.

 Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190925125441-85-433834/jokowi-tambah-modal-pln-rp4-t-dari-pengalihan-barang-negara
Share:
Read More

ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 5,1 Persen

Ilustrasi. (AFP PHOTO / TED ALJIBE).
Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 5,1 persen dari proyeksi pada April lalu, 5,2 persen. Proyeksi tersebut melambat dari realisasi tahun lalu yang sebesar 5,17 persen akibat penurunan ekspor dan pelemahan investasi domestik.

Tak hanya itu, ADB juga menyeret proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 dari 5,3 persen menjadi 5,2 persen. Proyeksi tersebut lebih rendah dari target Anggaran Pertumbuhan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang dipatok 5,3 persen.

"Diperlukan investasi yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan dengan fokus pada daya saing dan pengembangan sumber daya manusia sebagai kuncinya," ujar Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (25/9).


Sementara itu, konsumsi yang kuat akan membuat Indonesia mampu meneruskan pertumbuhan ekonominya baik tahun ini dan tahun depan. Belanja konsumen masih tumbuh ditopang kenaikan pendapatan rumah tangga, pertumbuhan lapangan kerja, dan inflasi yang rendah di kisaran 3,2 persen pada tahun ini dan 3,3 persen tahun depan."Fundamental perekonomiannya masih solid, dengan posisi fiskal yang dikelola dengan baik, harga-harga yang stabil, dan cadangan devisa pada posisi yang cukup aman," katanya.

Selanjutnya, defisit transaksi berjalan tahun ini diperkirakan terkendali di level 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) meski terjadi pelemahan pertumbuhan di antara mitra perdagangan.

Namun, investasi dan pertumbuhan ekonomi yang mulai melaju diperkirakan akan menyebabkan defisit transaksi berjalan melebar ke 2,9 persen PDB pada 2020.

Jelang akhir tahun, ia memperkirakan investasi akan terus membaik seiring kemajuan pembangunan proyek-proyek strategis nasional untuk meningkatkan jaringan infrastruktur.
Selain itu, sambung ia, pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) hingga ke level 5,25 persen juga berpeluang mendorong pertumbuhan kredit.

Sektor jasa juga diperkirakan akan menjaga pertumbuhan tetap tinggi, didorong oleh populasi kaum muda yang terus melaju sehingga meningkatkan penggunaan jasa online. Di sektor industri, konstruksi kemungkinan akan diuntungkan oleh pembangunan properti perkotaan.

Komitmen pemerintah untuk mengadopsi teknologi baru juga akan meningkatkan kemampuan manufaktur dan membawa peningkatan daya saing dalam jangka menengah.

Tahun depan, ia memperkirakan investasi swasta akan terus membaik seiring dengan ekspektasi berbagai kebijakan reformasi baru untuk meningkatkan iklim usaha dan mempercepat modernisasi ekonomi.

Kendati demikian, Indonesia masih perlu mengawasi risiko eksternal yang masih membayangi perekonomian Indonesia di antaranya ketegangan perdagangan global dan melemahnya momentum perdagangan.

Lebih lanjut, melemahnya investasi juga perlu menjadi perhatian dan Indonesia harus tetap melanjutkan langkah-langkah reformasi guna mendiversifikasi perekonomiannya dan bersiap meraih peluang terkait perubahan rantai pasokan global.

 Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190925144158-532-433888/adb-pangkas-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-ri-jadi-51-persen
Share:
Read More

Komentar Trump Tenggelamkan Rupiah Ke Rp14.152 per Dolar AS

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Nilai tukar rupiah bertengger di posisi Rp14.152 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pasar spot Rabu (25/9) sore. Artinya, kurs rupiah sore ini melemah 0,27 persen dibanding penutupan pada Selasa (24/9) yakni Rp14.114 per dolar AS.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menempatkan rupiah di posisi Rp14.134 per dolar AS atau melemah dibanding kemarin yakni Rp14.099 per dolar AS. Pada hari ini, rupiah bergerak di rentang Rp14.120 hingga Rp14.155 per dolar AS.

Sore hari ini, mayoritas mata uang utama Asia melemah terhadap dolar AS. Yen Jepang melemah 0,01 persen, dolar Singapura 0,02 persen, dan baht Thailand 0,06 persen.


Kemudian, ringgit Malaysia 0,06 persen, rupee India 0,12 persen,peso Filipina 0,19 persen, dan won Korea Selatan 0,23 persen.
Di kawasan Asia, hanya dolar Hong Kong dan yuan China yang menguat terhadap dolar AS dengan nilai penguatan masing-masing 0,01 persen dan 0,02 persen.

Pelemahan juga terjadi pada mata uang negara maju seperti dolar Australia yang keok sebesar 0,1 persen terhadap dolar AS, poundsterling Inggris 0,11 persen, euro 0,11 persen terhadap dolar AS.

Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah disebabkan oleh indeks dolar AS yang menguat. Salah satu penyebabnya adalah keluhan yang dilontarkan Presiden AS Donald Trump terkait praktik dagang China di majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (24/9) waktu setempat.

Trump mengatakan tidak mau menerima kesepakatan buruk dalam negosiasinya dengan China.

Tak hanya itu, pelaku pasar juga mengantisipasi potensi resesi di Eropa. Para pengamat sepakat bahwa resesi akan lebih rentan terjadi di zona Eropa.

"Bahkan, dalam pernyataannya, pemimpin Bank Sentral Eropa menyebut zona Eropa akan menghadapi kemerosotan ekonomi bahkan jauh dari yang sebelumnya diperkirakan," tutur Ibrahim, Rabu (25/9).

 Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190925162418-78-433943/komentar-trump-tenggelamkan-rupiah-ke-rp14152-per-dolar-as
Share:
Read More

Sri Mulyani Usul Jual Aset Negara Demi Pindah Ibu Kota

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan tiga jalur pendanaan ibu kota baru yang bisa dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni. Tiga jalur tersebut adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja kementerian dan lembaga, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Menurut dia, jalur pendanaan melalui APBN harus dipikirkan secara matang-matang lantaran pendanaan ibu kota dari sumber tersebut dirancang sebesar Rp89,4 triliun, atau 19,2 persen dari total anggaran ibu kota baru sebesar Rp466 triliun. Menurutnya, APBN harus turut serta membiayai ibu kota baru demi memenuhi barang publik (public goods) di lokasi tersebut.

"Public goods keseluruhannya digunakan oleh APBN. Oleh karena itu, dalam konteks APBN, perlu ada perencanaan jadi bisa terlihat dampak fiskalnya dan trade off terhadap prioritas pembangunan yang lain di dalam APBN berikutnya," ujar Sri Mulyani, Rabu (25/9).

Kemudian, ia menjelaskan tiga jalur penggunaan APBN murni bagi pembiayaan ibu kota secara rinci. Pertama, untuk pengelolaan BMN, dirinya menyebut terdapat dua skema yang bisa digunakan.


Skema tersebut, memanfaatkan atau pemindahtanganan BMN. Untuk pemanfaatan BMN secara langsung, nantinya aset-aset milik negara di ibu kota lama bisa dimanfaatkan oleh swasta, sehingga negara akan mendapat pendapatan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PNBP tersebut nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur ibu kota baru. Selain itu, pemerintah juga punya opsi pemindahtanganan BMN melalui tiga bentuk, yakni, penjualan aset negara, hibah, tukar menukar aset, dan penyertaan modal.

"Biasanya untuk hibah ini dilakukan pemerintah antar pemerintah, jadi nanti kami akan serahkan BMN ke pemerintah daerah. Sementara itu, kalau tukar menukar aset ini bisa dilakukan dengan swasta atau pemda, di mana kami bisa mengganti aset dengan aset yang mereka miliki," tutur dia.

Kedua, pendanaan ibu kota baru melalui APBN bisa dilakukan melalui belanja kementerian dan lembaga. Adapun, belanja kementerian dan lembaga ini ditujukan khusus untuk infrastruktur utama, misalnya gedung kementerian dan lembaga, gedung legislatif, hingga sarana pendukung seperti sarana pendidikan dan sarana kesehatan.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa pemerintah belum mengalokasikan anggaran khusus bagi masing-masing kementerian dan lembaga untuk pemindahan ibu kota di dalam APBN 2020.

"Karena masing-masing kementerian dan lembaga belum mengalokasikan anggaran khusus terkait pemindahan ibu kota. Kalau pun ada anggaran yang mendukung pemindahan ibu kota, kementerian/lembaga bisa mengoptimalkan pagu anggaran yang sudah disediakan di APBN 2020," jelas dia.

Ketiga, jalur pendanaan ibu kota baru melalui APBN murni adalah melalui DAK fisik, yang merupakan bagian dari pos Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD). Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, DAK fisik bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan raya, sarana kesehatan, dan sarana prasarana pendukung lainnya.

"Nantinya, kami bisa berikan DAK fisik penugasan karena pembangunan sarana di ibu kota baru adalah prioritas nasional. Dalam hal ini, DAK fisik yang diberikan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara bisa digunakan untuk hal tersebut," terang dia.

Rencananya, proses pembangunan infrastruktur di ibu kota baru bisa dilakukan mulai 2020 hingga 2024 mendatang. Sehingga, ibu kota sudah perlahan dipindahkan mulai 2024 mendatang.

Adapun, anggaran ibu kota baru rencananya sebesar Rp466 triliun yang terdiri dari APBN sebesar Rp89,4 triliun atau 19,2 persen, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp253,4 triliun atau 54,4 persen, dan swasta sebesar Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.

 Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190925200053-532-434039/sri-mulyani-usul-jual-aset-negara-demi-pindah-ibu-kota
Share:
Read More

Pasokan AS Melesat, Harga Minyak Dunia Melorot

Ilustrasi minyak mentah. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean).
Harga minyak mentah dunia terkoreksi lebih dari 1 persen pada Rabu (25/9). Kenaikan stok minyak Amerika Serikat (AS) menjadi pemicu utama pelemahan harga komoditas tersebut.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) melemah 1,4 persen menjadi US$56,49 per barel. Kemudian, harga minyak mentah berjangka Brent turun 1,1 persen ke level US$62,39 per barel.

Badan Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mencatat stok minyak mentah Negeri Paman Sam naik 2,4 juta barel pekan lalu. Realisasi itu berbanding terbalik dengan perkiraan analis yang merosot 249 ribu barel.

Selain itu, pelemahan harga minyak juga terjadi karena Arab Saudi telah memulihkan lebih cepat kapasitas produksi minyaknya pasca serangan pesawat tanpa awak (drone) beberapa waktu lalu.
"Pasar berada di bawah tekanan setelah Arab Saudi mengembalikan kapasitas produksi mereka jauh lebih cepat dari perkiraan pasar," kata Andy Lipow selaku Presiden Lipow Oil Associates, dikutip Kamis (26/9).

Salah satu sumber Reuters menyebutkan Arab Saudi sudah mengembalikan kapasitas produksi menjadi 11,3 juta barel per hari. Pemulihan itu terbilang lebih cepat dari perkiraan pasar.

Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman memastikan bahwa produksi akan sepenuhnya kembali seperti semula pada akhir September 2019. Mengingatkan saja, serangan di fasilitas minyak Arab Saudi beberapa waktu lalu menurunkan 50 persen dari produksi minyak mentah di negara tersebut.
Sementara, pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengkritik perdagangan China saat berpidato saat berpidato di hadapan Sidang Majelis Umum PBB beberapa hari lalu masih direspons negatif oleh pasar. Ia bilang pihaknya tak akan menerima kesepakatan buruk dalam negosiasi perdagangan AS-China.

Hal itu jelas berpengaruh pada harga minyak mentah dunia mengingat China adalah importir minyak terbesar dan konsumen terbesar kedua setelah AS.


Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190926064615-85-434113/pasokan-as-melesat-harga-minyak-dunia-melorot
Share:
Read More

Hitung-hitungan AFPI Patok Biaya Pinjol 0,8 Persen

Ilustrasi fintech. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan biaya pinjaman fintech lending alias pinjaman online (pinjol) sebesar 0,8 persen per hari hanya untuk tenor maksimal 30 hari.

Biaya pinjaman itu terdiri dari biaya bunga pemberi pinjaman atawa lender, biaya penyelenggara platform pinjol, biaya risk management, dan biaya transaksi untuk pinjaman tunai jangka pendek, yang umumnya berkisar sepertiga dari total biaya pinjaman selama satu bulan.

Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan besaran biaya pinjaman online yang terdiri dari komponen biaya ini membuat hitung-hitungan biaya antara satu pinjol berbeda dengan pinjol lainnya. Biasanya, pinjaman tunai jangka pendek untuk fintech lending paling lama 30 hari dengan maksimal pinjaman Rp3 juta.

Ia mencontohkan, biaya untuk pinjaman Rp500 ribu dengan tenor 20 hari ditetapkan 0,8 persen menjadi sebesar Rp80 ribu. Jumlah itu terdiri dari biaya transaksi Rp45 ribu, biaya bunga lender Rp35 ribu, biaya untuk platform dan risk management.
"Dengan ilustrasi di atas, dan komponen biaya yang terkandung di dalamnya, tidak dapat membandingkan biaya pinjaman fintech lending dengan pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) perbankan. Disinilah perbedaan fintech lending itu sendiri," ujarnya, Rabu (25/9).

Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi mengatakan sebagai mitra dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), AFPI menetapkan kode etik kepada seluruh anggotanya. Salah satunya dengan menentukan besaran batas maksimal biaya pinjaman online.

"AFPI menerapkan kode etik kepada seluruh anggota yang wajib dipatuhi. Penerapan besaran pinjaman ini untuk memberikan proteksi kepada masyarakat yang mengakses pinjaman dari fintech lending," tutur Adrian.

Ia menambahkan untuk biaya pinjaman produktif, total biaya pinjamannya jauh di bawah pinjaman tunai jangka pendek, yakni berkisar 14-18 persen per tahun. "Sebetulnya, biaya pinjaman fintech lending ini dilihat dari risiko dan karakteristik pinjaman itu sendiri," jelas Adrian.

AFPI juga memberikan pembatasan maksimal bagi para penyelenggara untuk tidak menerapkan biaya pinjaman berupa beban bunga, denda, administrasi, dan lain-lain sampai hari ke-90.

Lebih dari hari ke-90, biaya pinjaman adalah maksimal 100 persen dari pinjaman pokok. Misalnya, pinjaman pokok Rp 1 juta, bila peminjam menunggak lebih dari 90 hari, maka peminjam wajib mengembalikan maksimal Rp 2 juta. Fintech tidak dapat menagih lebih dari itu.

"Seluruh kebijakan AFPI dalam penerapan ketentuan biaya pinjaman kepada anggota sudah diketahui oleh OJK karena aktivitas fintech lending diawasi baik oleh OJK yang bekerja sama dengan AFPI sebagai mitra OJK," imbuh Adrian.

Per Agustus 2019, tercatat ada 127 fintech P2P lending yang terdaftar di OJK. Adapun jumlah fintech yang tidak terdaftar di OJK atau ilegal tumbuh lebih subur, hingga September ini, setidaknya terdapat 1.477 pinjaman online yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi.

Sebelumnya, OJK telah menegaskan bunga pinjaman online tidak boleh lebih besar dari 0,8 persen per hari. Padahal, aturan bunga ini tidak memiliki regulasi, selain kode etik yang diatur asosiasi fintech.

 Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190925075902-78-433681/hitung-hitungan-afpi-patok-biaya-pinjol-08-persen
Share:
Read More

Tak Subsidi B20, Dana Pungutan akan Digunakan Remajakan Sawit

Menko Perekonomian Darmin Nasution. (CNN Indonesia/Daniela Dinda).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan dana kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sampai akhir tahun sepenuhnya akan digunakan untuk peremajaan perkebunan (replanting) kelapa sawit.

Darmin menjelaskan pemerintah akan memaksimalkan penggunaan dana kelola pungutan ekspor produk sawit di BPDP-KS untuk replanting karena lembaga itu tidak harus menyisihkan sebagian dananya untuk subsidi penyelenggaraan program B20. Dalam program itu, BPDP-KS memberi subsidi atas selisih harga minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters/FAME) dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.

"BPDP-KS tidak sedang ada pengeluaran terhadap subsidi B20 sekarang ini, meski pemerintah ada subsidi terhadap Solar. Artinya, BPDP-KS tidak dalam posisi kesulitan dana karena tidak ada yang perlu dikeluarkan untuk FAME, sehingga fokus gunakan anggaran untuk peremajaan kepala sawit rakyat," ujar Darmin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/9).


Lebih lanjut, pemerintah ingin dana kelola BPDP-KS maksimal untuk replanting karena program tersebut sempat 'mandek' dalam beberapa waktu terakhir. Penyebabnya, karena ada masalah cuaca berupa kemarau panjang.


"Kami fokus gunakan dana BPDP-KS untuk peremajaan kelapa sawit rakyat, setelah sempat break (berhenti), istirahat dulu karena kemarau yang agak berat," katanya.

Selain itu, pemerintah sempat kesulitan melaksanakan program replanting karena terkendali urusan administrasi di tingkat petani plasma. Hal itu membuat realisasi replanting pada periode Januari-Juni 2019 tidak ada sama sekali.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, implementasi replanting baru berjalan pada periode Juli-Agustus 2019 dengan realisasi sekitar 51 ribu hektare. Padahal, pemerintah memiliki target replanting sampai 180 ribu hektare sampai akhir tahun.

"Kelihatannya sudah mulai ada hujan di Sumatera bagian utara dan Aceh. Jadi mulai minggu-minggu ke depan, kami akan laksanakan lagi peremajaan kepala sawit," tuturnya.


Dalam program replanting, BPDP-KS memberikan anggaran Rp25 juta per hektare atas lahan sawit petani plasma yang telah terdaftar menjadi penerima dana. Masing-masing petani maksimal mendapatkan dana replanting sampai Rp100 juta.

"Dana itu akan dipakai untuk tebang pohon tua atau tidak produktif, membersihkan lahan, beli bibit bersertifikat," jelasnya.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190925143631-92-433886/tak-subsidi-b20-dana-pungutan-akan-digunakan-remajakan-sawit
Share:
Read More

Investor Taiwan Tanam Modal US$170 Juta di Jateng


Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
 Provinsi Jawa Tengah diklaim menjadi incaran investor berbagai bidang dari Taiwan. Hal itu terbukti dengan berlangsungnya penandatanganan kerja sama investasi pembangunan pabrik di Kawasan Industri Kendal senilai US$170 juta oleh perusahaan Taiwan.

Gubernur Ganjar Pranowo mengaku mengapresiasi rencana investor untuk menanamkan modal di Jawa Tengah. Selama ini, Taiwan memang masuk dalam 10 besar negara dengan investasi terbanyak di Jateng.

"Hari ini, kami akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan perusahaan asal Taiwan dengan nilai investasi US$170 juta. Rencana dia akan buka perusahaannya di Kawasan Industri Kendal," ujar Ganjar seperti dikutip dari Antara, Rabu (25/9).


Ganjar mengklaim situasi kondusif pada keamanan dan iklim investasi hingga ketersediaan wilayah diklaim menjadi alasan Jateng diincar para investor. Menurut dia, Pemda juga memberi insentif dan kemudahan agar para investor berniat menanamkan modal di Jawa Tengah.


"Kami juga punya tenaga kerja yang andal, banyak sekolah kejuruan yang kurikulumnya bisa didesain sesuai keinginan industri. Itu merupakan langkah link and match antara sekolah dan industri yang memang kami impikan," ujarnya.

Kehadiran investasi, lanjut Ganjar, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menjadi solusi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Presiden Taiwan External Trade Development Council James C.F Huang mengatakan bahwa selama ini sudah banyak investor yang menanamkan modal di Jawa Tengah. Jumlah calon investor baru yang tertarik dan akan menanamkan modalnya bahkan jauh lebih banyak.


"Untuk itu, kami datang ke sini sebagai follow up (tindak lanjut) dari rencana investasi besar itu, kami harap ada kerja sama yang baik antar kedua negara," kata Huang saat beraudiensi dengan Ganjar Pranowo di Semarang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jateng Ratna Kawuri menambahkan Taiwan adalah negara yang banyak berinvestasi di Jateng dan masuk 10 besar investor asing di provinsi ini dengan mayoritas perusahaan bergerak di bidang tekstil, elektronik, dan kesehatan.

Sejak 2015 lalu, total investasi dari Taiwan sebesar US$47,25 juta. Ditambah yang sekarang masuk US$170 juta. Tentu ini peluang yang bagus.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190925144404-532-433892/investor-taiwan-tanam-modal-us-170-juta-di-jateng
Share:
Read More

Optimisme Perang Dagang, Rupiah Terangkat ke Rp14.150

Ilustrasi nilai tukar mata uang rupiah dan dolar AS. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Nilai tukar rupiah tercatat di posisi Rp14.150 per dolar AS pada perdagangan pasar spot Kamis (26/9) pagi. Posisi ini menguat tipis 0,01 persen dibanding penutupan pada Rabu (25/9), yakni Rp14.152 per dolar AS.

 Pagi hari ini, mayoritas mata uang utama Asia menguat terhadap dolar AS. Dolar Hong Kong menguat 0,02 persen, baht Thailand menguat 0,03 persen, yen Jepang sebesar 0,05 persen, dan peso Filipina menguat 0,06 persen.

 Kemudian, terdapat mata uang yang melemah terhadap dolar AS seperti won Korea Selatan sebesar 0,07 persen dan ringgit Malaysia sebesar 0,12 persen. Di sisi lain, dolar Singapura tidak bergerak terhadap dolar AS.

 Mata uang negara maju, seperti dolar Australia, poundsterling Inggris, dan euro masing-masing menguat 0,01 persen, 0,09 persen, dan 0,1 persen terhadap dolar AS.
Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa rupiah sebelumnya terombang-ambing lantaran negosiasi perang dagang yang tidak jelas.

 Ini setelah delegasi China membatalkan kunjungannya ke unit usaha pertanian AS di Montana pada akhir pekan lalu dan kemudian Presiden AS Donald Trump pun berkomentar mengenai praktik dagang China di hadapan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

 Namun, tensi perang dagang kini mulai mereda setelah Trump mengatakan kepada reporter di New York pada Rabu (25/9 waktu setempat bahwa AS dan China memiliki percakapan yang menyenangkan dan kesepakatan dagang bisa tercapai lebih cepat dari yang dibayangkan.


Kemudian, dolar AS juga sempat melemah setelah DPR AS berencana memakzulkan Trump karena menganggap Trump sudah melanggar konstitusi. Trump sendiri dicurigai meminta bantuan Ukraina untuk mengalahkan saingannya, yakni mantan Wakil Presiden AS Joe Biden sebagai calon presiden dari Partai Demokrat pada pemilu tahun depan.

 "Meski demikian, dalam transaksi hari ini, rupiah diprediksi masih melemah karena sentimen eksternal masih cukup kental dengan range Rp14.105 hingga Rp14.170 per dolar AS," kata Ibrahim.                                                                                                                                       Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190926084328-78-434139/optimisme-perang-dagang-rupiah-terangkat-ke-rp14150



Share:
Read More

Ancaman Bagi Investasi RI Dari Demo Rusuh Mahasiswa

Ilustrasi demo. (AP Photo/Achmad Ibrahim).

 Kepastian hukum kerap disebut sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Karenanya, aksi demo mahasiswa yang memprotes pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) boleh jadi lampu kuning bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Apalagi, demo berakhir rusuh dan merusak sejumlah fasilitas umum.

Kepala Departemen Ekonomi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damhuri mengatakan penyampaian pendapatan dalam bentuk unjuk rasa sejatinya merupakan suatu hal yang wajar di era demokrasi. Namun, menjadi perhatian apabila aksi demo dilakukan untuk memberikan tekanan demi mengubah suatu arah kebijakan.

"Itu artinya dalam proses demokrasi kita kebijakan bisa ditentukan dengan turun ke jalan dan ini bukan hanya untuk kejadian hal-hal yang sifatnya fundamental, tetapi juga yang mempengaruhi iklim bisnis," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/5).

Dalam jangka pendek, aksi unjuk rasa jelas akan mempengaruhi keputusan investasi dalam bentuk portofolio di pasar modal dan menekan rupiah di pasar keuangan. Tengok saja, sejak awal pekan, IHSG terkoreksi dan rupiah melemah.

 Kendati demikian, aksi demo terhadap perundang-undangan bisa memiliki dampak yang lebih besar karena dapat mempengaruhi pada keputusan investasi langsung di sektor riil. Yose mengingatkan investasi langsung merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian hukum.

"Kalau kita bicara investasi langsung, kita bicara aktivitas yang dilakukan selama 30 tahun ke depan dan di situ perlu kepastian yang lebih tinggi terhadap kebijakan," jelasnya.

Menurut Yose, apabila melalui unjuk rasa yang diwarnai anarkisme suatu perundang-undangan dapat dibatalkan, bukan tak mungkin cara serupa bisa digunakan untuk peraturan lain.

Hal ini akan membuat investor mempertanyakan kepastian hukum di Indonesia ke depan. Padahal, Indonesia membutuhkan dukungan investasi untuk mempercepat laju perekonomian dan menyerap tenaga kerja.

 "Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait ketenagakerjaan yang sifatnya mendorong sistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel. Kemudian, ada demo yang menentang itu lalu akan ada perubahan. Hal itu kan meningkatkan ketidakpastian di dalam kebijakan itu sendiri," terang dia.

Dalam beberapa kali kesempatan, pemerintah kerap mengumbar target pertumbuhan investasi hingga dua digit per tahun. Suatu target yang berat untuk dicapai jika melihat pertumbuhan investasi selama satu dekade terakhir.

Untuk itu, sambung dia, pemerintah jangan hanya membereskan persoalan perizinan yang berbelit. Namun, pemerintah semestinya juga mengawal proses penyusunan aturan yang dilakukan bersama anggota legislatif dengan mengedepankan prinsip transparansi.

Dengan demikian, aksi penolakan terhadap suatu undang-undang tidak perlu diselesaikan dengan turun ke jalan.
Ilustrasi demo. (AP Photo/Achmad Ibrahim).
Pun, jika penyusunan suatu perundangan-undangan transparan serta mengedepankan konsultasi publik, masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar atas latar belakang penyusunan undang-undang terkait.

"Tiba-tiba publik dikagetkan dengan berbagai RUU sudah menumpuk dan akan disahkan segera," katanya.

Untuk RUU KPK, misalnya, Yose menyayangkan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sempat menyebut KPK menghambat investasi sebagai alasan pemerintah menyetujui revisi UU KPK pada Senin (23/9). Padahal, dalam proses penyusunan UU tersebut, pemerintah tidak pernah menyampaikannya ke publik.

Selain itu, keberadaan KPK juga seharusnya tidak menjadi penghambat investasi mengingat angka korupsi yang menurun seharusnya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

 Pernyataan Moeldoko tersebut kemudian diralat dengan meyakinkan bahwa persetujuan revisi dilatarbelakangi untuk keinginan pemerintah untuk memperkuat lembaga anti rasuah itu dan memberikan kepastian hukum bagi investor.

Sayangnya, nasi sudah menjadi bubur, pernyataan yang terlontar malah memantik berbagai opini di publik yang seharusnya dilakukan pada waktu penyusunan revisi undang-undang, bukan setelah undang-undang disahkan.

"Tidak bisa lagi seperti itu. Zaman Pak Harto (mantan Presiden Soeharto) mungkin bisa seperti itu, zaman sekarang tidak bisa lagi seperti itu harus ada partisipasi publik yang lebih tinggi, jelas dan transparan," tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual menilai pasar memang memberikan sentimen negatif terhadap aksi demo mahasiswa selama beberapa waktu terakhir, terlebih aksi tersebut diwarnai dengan kekerasan, termasuk di Jakarta.
Data pertumbuhan investasi 2009-semester I 2019. (CNN Indonesia/Timothy Loen).
"Karena Jakarta adalah barometer (investor), maka perlu hati-hati," ujarnya.

David melihat aksi demo adalah konsekuensi logis dari suatu pemerintahan yang demokratis. Selama unjuk rasa dilakukan dengan tertib dan perubahan suatu peraturan dilakukan sesuai prosedur, maka investor tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Sejauh ini, belum ada dampak signifikan (aksi demo) ke sektor riil, tetapi baru ke pasar finansial," katanya.

Di saat yang sama, pemerintah perlu mempercepat reformasi struktural di dalam negeri untuk mengundang lebih banyak investor. Tanpa reformasi struktural yang berkelanjutan, David menilai pertumbuhan investasi Indonesia tahun ini masih akan terjebak di kisaran 5 persen.

Video :


 Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190926090011-532-434145/ancaman-bagi-investasi-ri-dari-demo-rusuh-mahasiswa
Share:
Read More

Recent Posts