Emas Antam Turun ke Level Rp741 Ribu per Gram

Ilustrasi emas Antam.

Harga jual emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berada di posisi Rp741 ribu per gram pada Selasa (12/11) atau turun Rp1.000 dari Rp742 ribu per gram pada Senin (11/11). Begitu pula dengan harga pembelian kembali (buyback) turun Rp1.500 per gram dari Rp658 ribu menjadi Rp656.500 per gram pada hari ini.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp395 ribu, 2 gram Rp1,43 juta, 3 gram Rp2,12 juta, 5 gram Rp3,52 juta, 10 gram Rp6,98 juta, 25 gram Rp17,38 juta, dan 50 gram Rp34,68 juta. Kemudian, harga emas berukuran 100 gram senilai Rp69,2 juta, 250 gram Rp175 juta, 500 gram Rp349,8 juta, dan 1 kilogram Rp701,6 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi pembeli yang tidak menyertakan NPWP memperoleh potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.


Sementara harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX berada di posisi US$1.456,7 per troy ons atau melemah 0,03 persen. Sebaliknya, harga emas di perdagangan spot menguat 0,04 persen ke US$1.456,42 per troy ons pada pagi ini.

Analis sekaligus Kepala Riset Monex Investindo Ariston Tjendra mengatakan kilau harga emas di pasar internasional mulai memudar pada hari ini. Harga emas diperkirakan bergerak di rentang US$1.448 sampai US$1.468 per troy ons pada hari ini.

"Kilau emas mulai memudar, tapi pasar masih dibayangi oleh ketidakpastian perjanjian dagang AS-China dan kebijakan pelonggaran moneter yang bisa mengangkat kembali harga emas," ungkap Ariston kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/11).

Selain itu, ia melihat kemilau emas bisa kembali bila Presiden AS Donald Trump memberikan pandangannya terhadap kondisi ekonomi terkini pada malam nanti waktu AS.

"Malam ini pasar menunggu pidato Presiden Trump di New York soal perkembangan ekonomi yang bisa menjadi mover untuk harga emas," pungkasnya.





Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191112092936-92-447538/emas-antam-turun-ke-level-rp741-ribu-per-gram

Share:

Juntrungan Keluh Jokowi soal Bunga Bank hingga Aliran Kredit

Ilustrasi kredit.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengeluh. Keluhan ia sampaikan terkait suku bunga kredit perbankan nasional yang tak kunjung turun sampai akhir tahun ini.

Maklum, Bank Indonesia (BI) sudah menurunkan tingkat bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate/7DRRR) sebanyak empat kali sejak pertengahan tahun supaya bank bisa menurunkan bunga kredit mereka. Data BI, total penurunan bunga acuan sudah mencapai 100 basis poin (bps) menjadi 5 persen pada Oktober 2019.

Tapi, di tengah kebijakan BI tersebut, rata-rata bunga deposito bank baru turun 26 bps dan bunga kredit bank 8 bps.


Tak hanya soal bunga kredit, kepala negara juga mengeluh soal aliran pembiayaan bank ke pelosok Indonesia yang masih minim. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah kantor cabang bank cenderung menjamur di pusat-pusat bisnis dan ekonomi.

Kedua, penawaran imbal hasil atas penempatan dana bank di BI. Menurutnya, permintaan kredit memang cenderung menurun karena perekonomian global dan domestik sedang lesu.Jumlah kantor cabang bank terbanyak ada di DKI Jakarta sebanyak 510 kantor. Lalu, diikuti Jawa Timur 428 kantor, Jawa Barat 412 kantor, dan Jawa Tengah 344 kantor.

Sementara, jumlah kantor cabang bank di kawasan timur Indonesia justru minim. Papua Barat, misalnya hanya memiliki 27 kantor cabang bank, padahal luasnya jauh lebih besar dari Jakarta.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan pemerintah, bahkan Jokowi sekalipun, sejatinya tak bisa melakukan tekanan apapun kepada bank untuk menurunkan tingkat bunga kreditnya. Pasalnya, tingkat bunga pada dasarnya ditentukan dengan mengikuti mekanisme pasar.

Mekanisme pasar biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, permintaan kredit dari masyarakat dan dunia usaha.


Alhasil, banyak pihak menahan diri, termasuk untuk mengajukan kredit yang kebetulan bunganya masih tinggi. Di sisi lain, bank juga masih tergiur penawaran imbal hasil yang cukup tinggi dari berbagai instrumen penempatan dana bank di BI, seperti Sertifikat BI (SBI) dan lainnya.

Kondisi ini, kata Piter, sedikit banyak membuat bank lebih memilih menginvestasikan dananya di bank sentral nasional ketimbang mengisi kantong likuiditas untuk memberikan kredit ke masyarakat dan dunia usaha.

Hal ini membuat bank lebih memilih untuk menjaga tingkat bunga kredit, sehingga tidak turun cukup secepat yang diharapkan Jokowi. Sekalipun, dana tersebut tidak gencar diberikan.

"Kondisi ini membuat bank memiliki cost of fund yang rendah dan mempunyai pilihan menahan suku bunga kredit di level yang tinggi," ungkap Piter kepada CNNIndonesia.com, Senin (11/11).

Menurutnya, bila ingin bank menurunkan bunga kreditnya, BI harus berani menurunkan pula tingkat imbal hasil penempatan dana bank di instrumen investasi yang ditawarkan. Dengan begitu, bank secara tidak langsung 'dipaksa' untuk menggunakan dana yang dimilikinya ke sektor yang lebih produktif.

Bila cara ini tidak dijalankan, menurutnya, bank masih akan tetap saja malas mengeluarkan dana yang dimiliki untuk menyalurkan kredit dengan tingkat bunga yang kompetitif. Apalagi, ada kebiasaan bank yang sulit diubah; cepat menurunkan bunga kredit ketika bunga acuan BI turun.

"Apabila BI tidak mengambil kebijakan terobosan untuk mengatasi ketatnya likuiditas, penurunan suku bunga deposito terutama bagi suku bunga kredit akan berjalan lambat. Tidak ada yang bisa memaksa bunga kredit bank turun, termasuk presiden," tuturnya.


"Masalahnya, BI tidak pernah merasa sumber masalahnya ada di mereka," imbuhnya.

Sementara persoalan minimnya aliran kredit dan pengembangan bisnis bank di pelosok Indonesia terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang merata belum berhasil terwujud. Nah, untuk masalah ini, kata Piter, pemerintah yang punya andil besar.

"Penyaluran kredit mengikuti aktivitas ekonomi. Ketimpangan aktivitas ekonomi akan menyebabkan juga ketimpangan penyaluran kredit," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah harus mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata. Caranya, dengan menjamin bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh pusat bisnis dan perdagangan, seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Pemerintah juga perlu mendorong  program ekonomi di pinggiran. Program bisa dilakukan dengan menggencarkan proyek infrastruktur, pembangunan industri, hingga pusat ekonomi riil lain bagi masyarakat.

"Pemerintah yang punya instrumen untuk menciptakan atau mendorong aktivitas ekonomi di kawasan pinggiran atau terpencil. Setelah daerah tersebut tumbuh dan dianggap menguntungkan baru bank akan masuk," terangnya.

Senada, Ekonom Standard Chartered Aldian Taloputra mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata jadi syarat masuknya bank dan aktivitas keuangan yang lebih tinggi di pinggir Tanah Air. Pasalnya, bank berorientasi pada pasar.

"Bank sangat mempertimbangkan size bisnis yang ada di suatu kawasan. Makanya tak heran kalau pun ada bank yang bangun kantor di Sulawesi misalnya, itu pasti pilihnya di kota yang paling ramai kegiatan ekonominya," jelasnya.

Untuk itu, perlu daya dobrak dari program pemerintah agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata di daerah. Selain itu, perlu pula jaminan keamanan di kawasan pelosok, sehingga peristiwa-peristiwa kerusuhan tidak menjadi momok yang menakutkan bagi bank untuk membuka kantor cabang.


Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191112070551-78-447525/juntrungan-keluh-jokowi-soal-bunga-bank-hingga-aliran-kredit
Share:

Krisis Jiwasraya, Erick Thohir Tak Mau Asal Suntik Dana

Ilustrasi. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMNErick Thohir tak ingin menyelesaikan masalah keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hanya dengan memberikan suntikan dana pemerintah maupun mengubah struktur jajaran direksi perseroan.

Sebelumnya, Jiwasraya sempat meminta suntikan dana sekitar Rp32 triliun ke pemerintah untuk mengisi likuiditas perusahaan. Permintaan tersebut disampaikan kepada Komisi XI DPR.

Menurut Erick, masalah keuangan Jiwasraya tidak serta merta bisa selesai hanya dengan menggelontorkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke perusahaan pelat merah itu. Apalagi, bila masalah keuangan di tubuh perusahaan tidak diperiksa secara jelas.


"Karena memang penyelesaian Jiwasraya itu harus dijalankan secara bersamaan, tidak bisa hanya sekadar merombak direksi komisaris, atau misalnya menyuntikkan uang, tapi kan ke depannya sendiri seperti apa? Tidak bisa kita mikir hanya satu titik," ungkap Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11).

Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah harus benar-benar matang dalam mengambil keputusan soal Asuransi Jiwasraya, termasuk ketika memutuskan untuk memberikan suntikan.

"Itu proses, kan perlu proses (untuk menyetujui suntikan dana), kalau cuma 'nyuntik' hilang lagi kan buat apa?" imbuhnya.

Untuk itu, sambungnya, Erick ingin persoalan keuangan di Asuransi Jiwasraya benar-benar diungkap secara rinci lebih dulu. Ia juga menyambut baik masukan dari dewan legislatif yang sempat memberi saran agar Kejaksaan ikut serta membantu Kementerian BUMN melihat duduk persoalan keuangan Jiwasraya.

"Statement DPR bagus menyatakan bahwa investasi yang bodong atau yang ada kasus hukum diharapkan Kejagung membantu BUMN," ucapnya.


Jiwasraya saat ini sedang terbelit masalah keuangan. Masalah memaksa mereka menunda pembayaran klaim produk saving plan yang dijual melalui tujuh bank mitra (bancassurance).

Perseroan mengklaim nilai total pembayaran klaim yang tertunda sebesar Rp802 miliar sampai 10 Oktober 2018. Jiwasraya saat ini tengah berusaha mencari jalan keluar agar masalah likuiditas tersebut bisa diatasi.

Salah satu yang mereka tempuh adalah dengan membentuk anak usaha, yakni PT Jiwasraya Putra. Pembentukan anak usaha dilakukan pada September 2019.

Pembentukan dilakukan dengan menggandeng empat BUMN lain, yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan PT Telekomunikasi Selular (Persero) atau Telkomsel. Namun, operasional anak usaha ditargetkan baru dimulai pada Januari 2020 mendatang.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191112084320-78-447531/krisis-jiwasraya-erick-thohir-tak-mau-asal-suntik-dana
Share:

Jokowi Bakal Buka Pintu Investasi Asing Lebih Lebar

Presiden Jokowi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho).


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan membuka pintu investasi lebih lebar bagi asing. Isyarat itu tertuang lewat rencana kebijakan Jokowi mengeluarkan sejumlah sektor industri yang tadinya masuk Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi positif (positive list).

Kebijakan itu dilakukan demi menunjang substitusi impor. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11).

Menurut Airlangga, pemerintah akan tetap mengantongi DNI. Hanya saja, industri yang tidak melanggar ketentuan konvensi internasional untuk mendapatkan aliran investasi akan dibuka.

Salah satunya sesuai dengan ketentuan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES).

"Contohnya, program gasifikasi batu bara untuk mengurangi impor LPG. Misalnya, untuk dimetil eter, itu akan jadi prioritas list. Kami akan berikan fasilitas untuk gasifikasi batu bara tidak ada kewajiban tambahan di domestic market obligation (DMO)," ungkapnya."Ada enam sektor yang tidak dibolehkan terkait perjudian dan kasino, budidaya ganja, coral, industri senjata kimia. Itu yang dalam ranah UU perjanjian internasional masuk industri atau investasi yang tidak dibuat di Indonesia," ujarnya.

Sementara industri yang tidak dilarang oleh CITES, akan diperbolehkan untuk mendapat aliran investasi asing dan masuk positive list atau whitelist pemerintah.

Airlangga menyebut tolak ukur industri yang keluar dari DNI dan masuk positive list merupakan industri yang mampu membantu pengembangan substitusi impor dan mendorong ekspor.


Contoh lain, industri bahan baku otomotif dan elektronik yang masuk ke positive list. Sementara syarat lain, sambungnya, industri di positive list harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal ini nantinya akan diatur dalam peraturan presiden (perpres). "Yang lainnya akan dibuka dan pemerintah akan mengeluarkan positive list pada Januari 2020," ujarnya.


Lebih lanjut Airlangga menuturkan perpres perubahan DNI menjadi positive list ini tidak akan menunggu rilis undang-undang (uu) yang berskema penyatuan alias omnibus law. Kebetulan, omnibus law juga akan diterbitkan pemerintah untuk mempercepat perizinan dan investasi.

"Ini sambil berproses, kami tidak harus menyelesaikan seluruhnya. Bisa secara bertahap, yang tidak ada ganjalan UU, kami lepaskan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah sempat menyusun rancangan perpres DNI pada periode pemerintahan Kabinet Kerja. Namun sampai kabinet usai, perpres itu belum juga diterbitkan dan sekarang ingin diubah kembali.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191112101949-92-447554/jokowi-bakal-buka-pintu-investasi-asing-lebih-lebar

Share:

Industri Makanan dan Minuman Diramal Cuma Tumbuh 8 Persen

Ilustrasi. 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pesimistis pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin) akan mencapai target tahun ini. Pasalnya, kementerian memperkirakan pertumbuhan industri makanan dan minuman cuma 8 persen hingga akhir 2019 atau di bawah target.

"Kayaknya agak berat kalau (tumbuh) di angka sembilan persen, apalagi dipengaruhi semester 1-2019," ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim seperti dikutip dari Antara, Senin (11/11).

Ia mengungkapkan pertumbuhan industri makanan dan minuman sepanjang paruh pertama 2019 hanya berkisar 7,4 persen. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh pemilihan umum.


"Pada semester I, kita tahu ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sehingga investor agak sedikit mengering, menunda dulu, wait and see istilahnya," ujarnya.

Menurutnya, laju sektor industri makanan dan minuman lebih kencang pada paruh kedua tahun ini. Pada kuartal III lalu, pertumbuhannya mencapai 8,33 persen.

Secara kumulatif, pertumbuhan industri makanan dan minuman sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini baru 7,72 persen.

"Pada kuartal IV masih ada Natal dan tahun baru. Itu juga kemungkinan bisa mendongkrak pertumbuhan," jelasnya.


Share:

Diduga Investasi Bodong, Kampoeng Kurma 'Tilap' Dana Nasabah

Ilustrasi. 

PT Kampoeng Kurma perusahaan yang menawarkan investasi syariah kesandung masalah. Mereka diduga melarikan dana nasabah dan sampai saat ini belum menunaikan kewajibannya kepada investor.

Irvan Nasrun, salah satu investor di Kampoeng Kurma, menyatakan perusahaan menawarkan investasi kepadanya sekitar akhir 2016 dan awal 2017. Investasi yang ditawarkan berupa kavling tanah yang nantinya ditanami pohon kurma dan dibangun kolam ikan lele.

Ada dua penawaran. Pertama, satu kavling dengan nilai investasi Rp99 juta dan luas lahan 400 meter-500 meter persegi.


Nantinya, ada lima pohon kurma yang ditanam di lahan seluas itu.  Kedua, manajemen menawarkan investasi yang lebih murah sebesar Rp30 juta dengan lahan seluas 100 meter persegi.
Di 

sini, perusahaan akan menanam dua pohon kurma dan kolam ikan lele berisi 10 ribu ikan.  "Nanti dijanjikan mereka rawat dulu pohon kurmanya sampai lima tahun atau sampai berbuah. Setelah menghasilkan nanti bagi hasil sama manajemen Kampoeng Kurma," ujar Irvan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/11).

Dengan nilai investasi tersebut, investor dijanjikan keuntungan sebesar Rp30 juta untuk satu pohon kurma yang sudah berbuah dalam satu tahun. Artinya, investor minimal mendapatkan keuntungan Rp150 juta per tahun untuk satu kavling yang berisi lima pohon kurma.

Sementara, Irvan menyebut manajemen menawarkan keuntungan sebesar Rp15 juta untuk satu kolam setiap kali panen. Dengan begitu, investor akan mendapatkan keutungan sekitar Rp75 juta untuk dua pohon kurma dan satu kolam ikan lele.

Irvan, sebagai karyawan swasta pun tertarik dengan iming-iming tersebut. Ia bahkan mengucurkan dana hingga Rp417 juta untuk membeli tujuh kavling tanah.


"Saya beli tiga kavling yang harganya Rp99 juta dan empat kavling dengan harga Rp30 juta," tutur Irvan.

Sayang, hingga detik ini Irvan belum memegang Akta Jual Beli (AJB) atas kavling yang ia beli pada 2017 lalu. Pohon kurma dan kolam ikan lele yang dijanjikan pun tidak tampak di kavling yang ia beli.

"AJB sampai sekarang belum ada, bahkan banyak yang lokasinya tidak sesuai dengan perjanjian. Misalnya beli di mana, jadi di mana. Ada yang beli di Jonggol jadinya di Cirebon," papar dia.

Ia dan beberapa investor lain pun sudah berkali-kali datang ke kantor manajemen di Bogor. Hanya saja, mereka tak pernah bisa menemui direktur utama dari PT Kampoeng Kurma.


"Kami hanya bisa bertemu dengan dengan istri yang punya. Kalau direktur utamanya selalu alasan di luar kota," ujar Irvan.


Sejauh ini kata Irvam, staf dari PT Kampoeng Kurma mengaku hanya memiliki sisa dana sebesar Rp5 juta. Padahal, beberapa investor sudah mengajukan untuk pengembalian (refund).

"Karena sisa uang mereka hanya Rp5 juta, kami mau minta aset kantor mereka dijual saja tapi mereka tidak mau," ucapnya.

Oleh karena itu, Irvan dan beberapa investor lainnya akan segera melaporkan hal ini kepada kepolisian. Ia menyebut pelaporan akan dilakukan bulan ini setelah menunjuk kuasa hukum.

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi istri dari Direktur UtamaPTKampoeng Kurma,SariKurniawati untuk mengkonfirmasi hal ini. Hanya saja, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini diturunkan.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191112115000-78-447589/diduga-investasi-bodong-kampoeng-kurma-tilap-dana-nasabah
Share:

Pemerintah Turunkan Bunga KUR Jadi 6 Persen per Januari 2020

Ilustrasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemerintah resmi memangkas bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 7 persen menjadi 6 persen. Kebijakan ini mulai berlaku pada Januari 2020 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan ini diambil untuk mengembangkan industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam negeri. Jika bunga turun, pemerintah berharap semakin banyak pelaku UMKM yang mengajukan KUR.

"Rapat koordinasi soal perubahan kebijakan KUR telah disepakati yang akan didorong ke depan adalah KUR yang pro kerakyatan. Januari 2020 suku bunga turun menjadi 6 persen," ungkap dia, Selasa (12/11).

Selain bunga, pemerintah juga mengerek total plafon KUR menjadi Rp190 triliun dari posisi tahun ini yang hanya Rp140 triliun. Artinya, ada kenaikan plafon KUR sebanyak 35,71 persen.

"KUR ini luar biasa, KUR perindustrian akan kami fokuskan ke kegiatan industri kecil dan menengah untuk subtitusi impor, lalu bisa masuk ke rantai pasok," kata Agus."Ini akan dinaikkan secara bertahap, dinaikkan lebih dari 100 persen sampai 2024 menjadi Rp325 triliun," terang dia.

Lebih rinci ia menjelaskan untuk plafon pengajuan KUR mikro naik dari 25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Kemudian, untuk KUR di sektor perdagangan juga lebih besar menjadi Rp200 juta dari sebelumnya Rp100 juta.

"Lalu untuk sektor produksi plafonnya 60 persen, dari Rp190 triliun, ya 60 persennya untuk sektor produksi. Dengan ini semoga bisa mendorong UMKM dan pariwisata," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan kebijakan baru terkait KUR akan memberikan dampak positif pada neraca perdagangan dalam negeri. Pihaknya akan mendorong penyaluran ke kegiatan industri untuk substitusi impor.


Sebagai informasi, penurunan suku bunga KUR ini juga merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia juga meminta agar KUR banyak menyasar ke sektor produktif.

"Subsidi sekarang bunganya berapa? 7 persen, mau diturunkan ke 6 persen, tapi menurut saya jumlahnya masih kurang. Saya minta tahun depan bisa ditingkatkan dua kali lipat," kata Jokowi.

Kemudian, ia juga ingin agar penerima KUR bisa diperluas dengan kerja sama UMKM yang ada di masing-masing kementerian/lembaga. Tak ketinggalan, Jokowi juga berharap penyaluran KUR turut melibatkan para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga swasta.


Share:

Recent Posts