KAMI Sebut RI dalam Bahaya, KSP: Pemerintah Kerja, Jangan Sebar Kecemasan

 

Sejumlah tokoh nasional deklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Lapangan Tugu Proklamasi. Din Syamsuddin-Gatot Nurmantyo hadir di acara itu.

Jakarta - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyebut negara Indonesia dalam kondisi 'bahaya'. Kondisi 'bahaya' ini, sebut KAMI, khususnya terjadi dalam satu tahun terakhir.

"Saat ini negara dan Bangsa Indonesia dalam kondisi bahaya. Early warning ini disampaikan, karena kemerosotan dan kekacauan telah terjadi hampir di semua bidang kehidupan rakyat dan kondisinya semakin luas dan dalam," ujar salah satu tokoh KAMI, Rochmat Wahab, membacakan presidium KAMI Nasional yang disiarkan melalui aplikasi Zoom, Selasa (12/1/2021).

Kondisi ini, sebut Wahab, sangat merugikan rakyat miskin. Wahab menyebut kemerosotan terjadi di berbagai bidang, dari bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan hidup.

Wahab dan tokoh KAMI lainnya silih berganti membacakan 6 poin kemerosotan Indonesia versi KAMI yang dapat dikategorikan sebagai kondisi 'bahaya'. Poin pertama adalah ancaman terhadap ideologi pancasila.

"Sangat mengejutkan pada tanggal 12 Mei 2020, DPR dalam rapat paripurna yang digelar secara fisik dan virtual telah
menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi usul inisiatif DPR RI," kata Wahab.

Kedua, terkait demoralisasi pada birokrasi pemerintah pusat dan daerah. Menurut KAMI, orientasi kepada jabatan membuat pemerintah tidak peka akan persoalan masyarakat. Salah satunya persoalan beberapa menteri yang terlibat kasus korupsi.

"Sebanyak 33 kepala daerah dan 4 menteri terjerat korupsi di era Jokowi. Bahkan bantuan sosial untuk rakyat miskin di tengah pandemi COVID-19 (dikorupsi)," sebut Wahab.

Poin ketiga, Wahab menyinggung soal peran Polri-TNI. Menurutnya, tugas Polri-TNI melindungi segenap rakyat Indonesia. Namun, yang terjadi pada kasus tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) serta penurunan baliho Habib Rizieq secara serentak, justru sebaliknya.

"Keterlibatan TNI/POLRI dalam peristiwa politik praktis jelas telah melenceng dari amanah konstitusi. Tidak sepantasnya institusi TNI terlibat dalam penurunan baliho, atau Polri terlibat dalam baku tembak dengan rakyat sipil," kata Wahab.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-5330868/kami-sebut-ri-dalam-bahaya-ksp-pemerintah-kerja-jangan-sebar-kecemasan?_ga=2.60045733.94774451.1610420008-1554554224.1610420008

Share:

Recent Posts