Menteri Badan Usaha Milik Negara () tak ingin menyelesaikan masalah keuangan PT Asuransi (Persero) hanya dengan memberikan suntikan dana pemerintah maupun mengubah struktur jajaran direksi perseroan.Sebelumnya, Jiwasraya sempat meminta suntikan dana sekitar Rp32 triliun ke pemerintah untuk mengisi likuiditas perusahaan. Permintaan tersebut disampaikan kepada Komisi XI DPR.Menurut Erick, masalah keuangan Jiwasraya tidak serta merta bisa selesai hanya dengan menggelontorkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke perusahaan pelat merah itu. Apalagi, bila masalah keuangan di tubuh perusahaan tidak diperiksa secara jelas.
"Karena memang penyelesaian Jiwasraya itu harus dijalankan secara bersamaan, tidak bisa hanya sekadar merombak direksi komisaris, atau misalnya menyuntikkan uang, tapi kan ke depannya sendiri seperti apa? Tidak bisa kita mikir hanya satu titik," ungkap Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11).
Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah harus benar-benar matang dalam mengambil keputusan soal Asuransi Jiwasraya, termasuk ketika memutuskan untuk memberikan suntikan."Itu proses, kan perlu proses (untuk menyetujui suntikan dana), kalau cuma 'nyuntik' hilang lagi kan buat apa?" imbuhnya.Untuk itu, sambungnya, Erick ingin persoalan keuangan di Asuransi Jiwasraya benar-benar diungkap secara rinci lebih dulu. Ia juga menyambut baik masukan dari dewan legislatif yang sempat memberi saran agar Kejaksaan ikut serta membantu Kementerian BUMN melihat duduk persoalan keuangan Jiwasraya."Statement DPR bagus menyatakan bahwa investasi yang bodong atau yang ada kasus hukum diharapkan Kejagung membantu BUMN," ucapnya.
Jiwasraya saat ini sedang terbelit masalah keuangan. Masalah memaksa mereka menunda pembayaran klaim produk saving plan yang dijual melalui tujuh bank mitra (bancassurance).Perseroan mengklaim nilai total pembayaran klaim yang tertunda sebesar Rp802 miliar sampai 10 Oktober 2018. Jiwasraya saat ini tengah berusaha mencari jalan keluar agar masalah likuiditas tersebut bisa diatasi.Salah satu yang mereka tempuh adalah dengan membentuk anak usaha, yakni PT Jiwasraya Putra. Pembentukan anak usaha dilakukan pada September 2019.Pembentukan dilakukan dengan menggandeng empat BUMN lain, yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan PT Telekomunikasi Selular (Persero) atau Telkomsel. Namun, operasional anak usaha ditargetkan baru dimulai pada Januari 2020 mendatang.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191112084320-78-447531/krisis-jiwasraya-erick-thohir-tak-mau-asal-suntik-dana
